Ekonomi Islam Sebagai Ekonomi Syariah (Bag. 2)

ekonomi-syariah
ekonomi syariah

Setelah sebelumnya kita bahas di bagian pertama (baca: disni) sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua mengenai Ekonomi Islam Sebagai Ekonomi Syariah…


Di Indonesia, Ekonomi Islam yang lebih populer disebut sebagai Ekonomi Syari’ah itu, telah menjadi diskursus. Dalam aspek kelembagaan, telah melahirkan lembaga perbankan, asuransi, keuangan mikro, surat berharga, dan pasar saham. Di sektor riil, Ekonomi Syari’ah telah menimbulkan industry makanan halal, fashion dan kesenian, khusnya musik dengan lirik-lirik religius, film, sinetron dan lukisan kafigrafi. Di bidang legislasi telah menghasilkan UU Zakat, UU Perbankan Syari’ah dan UU Wakaf.

Legislasi juga berbentuk fatwa yang walaupun berbentuk hukum sukarela (voluntary law), tetapi berpengaruh terhadap produk-produk syari’ah dan kegiatan lembaga-lembaga ekonomi dan pelaku-pelaku ekonomi.

Di lingkungan keuangan dan perbankan, telah dilahirkan 4 prinsip pengelolaan keuangan Islam, yang berupa ketentuan larangan yaitu:

  • Maisir atau Perjudian,
  • Gharar atau Spekulasi,
  • Riba atau Bunga uang dan
  • Haram atau berdosa.

Prinsip-prinsip itu merupakan azas prudensialitas keuangan dan perbankan syari’ah.

Sebagai industri, keuangan Islam telah melahirkan berbagai produk penghimpunan dana dan pembiayaan, seperti halnya:

Dalam penghimpunan dana, telah diilahirkan produk-produk:

  • Wadiah atau simpanan rekening koran
  • Hasil penjualan saham syari’ah,
  • Sukuk atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau negara
  • Zakat, Sadaqah dan Infaq.

Di bidang pembiayaan, telah dikeluarkan produk- produk:

  • Murabahah, pinjaman dengan pembayaran tambahan laba (mark-up) dalam pembayaranna
  • Mudharobah atau bagi hasil (revenue sharing)
  • Musyarakah, kerjasama permodalan bagi pendapatan
  • Qard al hasan atau pinjaman tanpa tambahan dalam pembayarannya
  • Ijarah atau beli sewa
  • Rahn atau gadai.
  • Dalam pasar uang, telah pula dilakukan produksi dan perdagangan uang dinar (uang emas).

Dari perkembangan diskursus Ekonomi Syari’ah itu dapat ditarik beberapa kesimpulan sehubungan dengan pembentukan Arsitektur Ekonomi Syari’ah:

Pertama, Ekonomi Syari’ah adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh hukum syari‟ah.

Kedua, tujuan Ekonomi Syariah adalah:

  • Menciptakan keselamatan melalui tindakan-tindakan yang selamat dan menyelamatkan.
  • Mencegah ketidak-adilan dalam penggalian dan penggunaan sumberdaya material (mencapai kesejahteraan material).

Kesemuanya itu dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.

Ketiga, tujuan-tujuan syari’ah melahirkan pemahaman kesejahteraan sosial yang terdiri dari prinsip-prinsip perlindungan terhadap dan mengembangkan iman atau agama, akal, kerhoramatan, jiwa, keturunan dan harta atau hak milik.

Keempat, Doktrin kesejahteran sosial itu melahirkan beberapa prinsip dalam kegiatan ekonomi:

  • Prinsip menghindarkan diri dari tindakan untung-untungan, yaitu mengharapkan keuntungan besar pesat, dengan risiko besar,
  • Prinsip mengindari kegiatan spekulasi yakni mengharapkan keuntungan besar di masa mendatang,
  • Menolak transaksi yang mengandung eksploitasi oleh pemilik modal terhadap tenaga kerja,
  • Prinsip perlindungan konsumen dari konsumsi batrang-barang yang dilarang, merusak kesehatan dan pemakaian busana yang melanggar larangan agama,
  • Prinsip pelaksanaan perdagangan yang jujur dan adil dan menghindari larangan perdagangan curang yang mendatangkan kerugian di pihak lain
  • Prinsip membantu orang lain guna keluar dari kemiskinan
  • Jaminan sosial, terutama kepada golongan fakir dan miskin.

Dalam kaitan itu perlu diperhatian kemungkinan pembentukan lembaga Hisbah yang berfungsi pengawasan terhadap praktek kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan publik. Lembaga ini memiliki fungsi penilikan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 mengenai demokrasi ekonomi. Dengan demikian, maka lembaga hisbah adalah merupakan suatu aspek demokrasi ekonomi dalam Ekonomi Islam.

 

Sumber:

Arsitektur Ekonomi Islam – M. Dawam Rahardjo